Suksesi Pembangunan di Kabupaten Pangandaran Membawa Derita Bagi Non ASN

PANGANDARAN JAWA BARAT - Suksesnya pembangunan di Kabupaten Pangandaran menimbulkan masalah baru hingga membawa dampak penderitaan bagi pegawai yang bukan Aparatur Sipil Negara (Non ASN).

Permasalahan ini diketahui penulis setelah mengunjungi dan berdialog dengan puluhan pegawai Non ASN di beberapa Dinas.

Baca juga: Wilson Lalengke: Disomasi Hendry Bangun, Dewan Kehormatan PWI Semakin Tidak Terhormat

Menurut beberapa orang Non ASN yang tidak mau disebut namanya mengeluhkan bahwa, para Pejabat Negara masih mending...ya karena sesulit apapun perekonomian akibat Covid-19, kan mereka punya gajih, tapi kami anak-anak non ASN merasa dimiskinkan.

Sungguh kami sangat menderita, kasihanilah kami hingga kontrakan pun nunggak, untuk biaya hidup seharihari pun terpaksa ngeclok sana sini sampai tutup lobang gali lobang.

Baca juga: Kepala BPHN Akan Jatuhkan Blacklist Kepada Desa/Kelurahan yang Penyaluran Bantuan Hukumnya Tidak Pada OBH Terakreditasi

Kami nyicil rumah tidak bisa bayar, malahan dari beberapa rekan kami ada yg istrinya minta cerai karna tidak dinafkahi lahir..yang paling ngeri istri non ASN yang hamil, akibat tidak punya uang... ya tidak bisa beli makanan bergizi..ngeri sekali, bagaimana kalau nantinya bayi mereka stanting, duuuuh...Covid" tega nian dikau "katanya".

Sungguh kami sangat menderita! Kami memohon kepada yang Contra terhadap kebijakan Pemkab tentang Pinjaman Pola Portopilio, hentikanlah nyinyiran mu di medsos, doronglah ke tiga Kementrian terkait agar cepat mengeluarkan rekomendasi "katanya". (*)

Baca juga: Diduga Manipulasi Nilai TKDN, JMHI Desak Kemenperin untuk cabut Izin Impor dan Hapus TKDN PT. Romulo Nusantara Perkasa (KEIM)